5 Tuntutan Buruh, Gelar Demo Besar-besaran Hari Ini

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi demonstasi pada Kamis (28/8/2025). Untuk Jakarta, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI atau Istana Negara. Ada beberapa tuntutan yang diajukan.  

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

Baca Juga

Prabowo Siapkan Lembaga Baru untuk Buruh, Dewan Kesejahteraan dan Satgas PHK Segera Dibentuk

Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain: Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

"Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja," kata Iqbal dalam keterangannya dikutip, Kamis (28/8/2025).

Tuntutan Buruh 

1. Tolak Upah Murah

Sejumlah tuntutan yang dilayangkan kelompok buruh yang pertama adalah tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5 persen pada tahun 2026.  Perhitungan tersebut berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Baca Juga

Hadiri Apel Akbar Buruh di Bekasi, Kapolri Tegaskan Sinergi Buruh dan Polri Jaga Stabilitas Nasional

Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.

2. Hapus Outsourcing

Buruh menuntut menghapus sistem kerja outsourcing. Menurut Iqbal, putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

3. Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak 

Buruh meminta kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini PTKP ditetapkan sebesar Rp4,5 juta per bulan. Buruh menuntut agar dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan. Dengan begitu, ada selisih sekitar Rp3 juta yang bisa digunakan pekerja untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Hapus Pajak THR

Baca Juga

Ratusan Ojol bakal Demo di Patung Kuda Hari Ini, Singgung Status Buruh hingga Perppu

Buruh juga menuntut menghapus pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon. Menurut Iqbal, memajaki pesangon atau THR sama saja memperberat penderitaan mereka yang kehilangan pekerjaan.

5. UU Ketenagakerjaan Baru  

Tuntutan lain, buruh menuntut adanya Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru. Hal ini didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI.

Iqbal menjelaskan, dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law. 

Baca Juga

Kerap di Demo Ratusan Buruh, Ini Penjelasan Manajemen Yamaha soal PHK 2 Pegawai

"Namun hingga kini, meski Panja di DPR sudah terbentuk, pembahasan belum juga dimulai secara serius," ucapnya.

Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru, isu lain yang akan disuarakan dalam demo 28 Agustus 2025 adalah Bentuk Satgas PHK; Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi; dan Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

Editor : Tedy Ahmad