Pengamat: Demonstrasi Muncul karena DPR Kehilangan Jati Diri sebagai Pilar Demokrasi

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 dinilai sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah. DPR telah kehilangan jati diri sebagai pilar demokrasi, dan justru berubah menjadi simbol arogansi kekuasaan.

Hal itu disampaikan Pengamat politik Muhammad Gumarang. Menurut dia, DPR seharusnya menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat, bukan mengambil alih kedaulatan itu. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.

Baca Juga

Soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Sarankan Tempuh Jalur Perdata

“Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. DPR hanyalah perwakilan, bukan pemilik kekuasaan. Fungsi utamanya adalah mengawasi dan menjadi penyeimbang terhadap eksekutif,” kata Gumarang, Senin (1/8/2025).

Ia mengkritik DPR yang dinilai semakin eksklusif dan tertutup terhadap partisipasi publik, terutama dalam proses legislasi seperti penyusunan dan revisi undang-undang.

“DPR membangun tembok seolah rakyat sudah menggadaikan kedaulatannya setelah pemilu. Padahal, partisipasi publik adalah prinsip dasar demokrasi yang dijamin oleh konstitusi,” kata Gumarang.

Baca Juga

Presiden Prabowo Disebut Berada di Persimpangan Jalan, Mulai Rintis Kekuatan Politik Sendiri

Lebih lanjut, ia menyoroti dominasi koalisi besar partai politik di parlemen, yang membuat DPR cenderung tunduk pada pemerintah. Ia menyebut lebih dari 80 persen anggota DPR berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah, yang menjadikan kabinet sebagai ajang bagi-bagi jabatan.

“Banyak figur yang diangkat minim kompetensi bahkan tersangkut kasus hukum. Ini menambah frustrasi publik terhadap sistem politik kita,” ujarnya.

Menurut Gumarang, situasi tersebut membuka ruang bagi praktik kooptasi kekuasaan antara DPR dan pemerintah, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang jauh dari semangat demokrasi.

“Kooptasi ini melahirkan produk hukum yang tidak pro-rakyat dan memperkuat arogansi kekuasaan,” jelasnya.

Gumarang juga mengecam sikap sejumlah anggota DPR yang merendahkan suara rakyat. Ia menyinggung pernyataan seorang anggota dewan yang menyebut rakyat “tolol” hanya karena mengusulkan pembubaran DPR.

“Itu mencerminkan rendahnya kualitas moral dan intelektual wakil rakyat kita. Tugas mereka adalah membuat rakyat merasa didengar, bukan malah dihina,” tegasnya.

Ia menilai demonstrasi yang belakangan terjadi merupakan momentum penting bagi rakyat untuk menyampaikan perlawanan terhadap sistem yang dianggap tak lagi berpihak.

“Ini bukan sekadar aksi jalanan, tetapi bentuk nyata dari akumulasi kekecewaan publik. Pesannya jelas: rakyat sudah muak,” ujar Gumarang.

Menutup pernyataannya, Gumarang mendesak DPR untuk segera berbenah dan kembali ke fungsi utamanya sebagai pengawas kekuasaan. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas, khususnya dalam isu penegakan hukum.

Editor : Abdullah M Surjaya