Wali Kota Bekasi Dituding Gunakan Program Kerja ke Jepang sebagai Gimmick Politik

BEKASI TIMUR, iNewsBekasi.id – Program pengiriman tenaga kerja ke Jepang yang dijalankan Pemkot Bekasi menuai kritik keras. Wali Kota Bekasi dituding menjadikan program tersebut sebagai alat pencitraan politik guna menutupi kegagalan menangani lonjakan pengangguran.

Sorotan keras itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) Mulyadi. Dia menuding program tersebut hanya dijadikan alat pencitraan politik untuk menutupi kegagalan pemerintah mengatasi persoalan pengangguran yang kian mengkhawatirkan.

Baca Juga

DPRD Bekasi Desak Kajian Ulang Pengelolaan Sampah Bantargebang Jelang Kerja Sama Baru dengan DKI

“Menjual narasi kesempatan kerja ke Jepang bukanlah solusi, melainkan bentuk pengalihan isu. Ini upaya menutupi kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja di daerah,” kata Mulyadi, Selasa (30/9/2025).

Mulyadi menyebut, langkah Pemkot Bekasi tidak menyentuh akar persoalan. Ia bahkan menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk "kebohongan publik" yang dibungkus dengan program luar negeri, alih-alih memperkuat sektor ketenagakerjaan lokal.

Kritik tersebut diperkuat dengan data resmi. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 10.080 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat sepanjang Januari hingga September 2025.

Baca Juga

Air Kotor Mengalir di Bekasi, Duit Miliaran Diduga Menguap di Perumda Tirta Patriot?

Dari jumlah itu, Kota Bekasi menyumbang sekitar 10 persen atau 1.004 orang angka yang sudah melampaui total PHK sepanjang 2024 mencapai 941 orang. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bekasi berada di angka 7,9 persen.  

Ini berarti sekitar 104.170 warga dari total penduduk 2.039.296 masih belum memiliki pekerjaan.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal menyusun peta jalan kebijakan penanggulangan pengangguran. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal, bahkan tak sedikit yang justru menjadi korban PHK,” ujar Mulyadi.

Baca Juga

Pemkot Bekasi Distribusikan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera, Ini Jatah Ojek Online!

Forkim menilai program kerja ke Jepang lebih mengedepankan aspek politis ketimbang solusi konkret.  “Berpikir pengangguran bisa ditenangkan dengan program magang luar negeri sama saja melecehkan realitas hidup masyarakat. Ini bukan solusi, melainkan sandiwara,” sindirnya.

Ia menambahkan, transparansi pelaksanaan program juga patut dipertanyakan. Forkim menutup kritiknya dengan peringatan tegas kepada Pemerintah Kota Bekasi agar tidak terus-menerus menyederhanakan persoalan serius melalui narasi semu.

“Tidak ada kejelasan data, mekanisme seleksi, atau jaminan keberlanjutan. Semuanya hanya narasi. Pola kebohongan seperti ini tidak boleh terus dipelihara. Bila pemerintah tetap menutup mata terhadap kenyataan di lapangan, kepercayaan publik benar hilang,” tegasnya.

Baca Juga

Bangga! Pelajar Kota Bekasi Sabet Medali Perunggu di Olimpiade Astronomi Internasional

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan bahwa program kerja ke Jepang merupakan bagian dari upaya membuka peluang kerja internasional bagi warga Kota Bekasi, khususnya generasi muda.

“Kami ingin tenaga kerja asal Kota Bekasi menembus hingga level internasional. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Pemkot yang menyiapkan dananya,” ujar Tri beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pelatihan calon tenaga kerja, termasuk kursus bahasa Jepang sebagai syarat utama.

Baca Juga

Catatan MUI Kota Bekasi untuk Pengajian Umi Cinta, Apa Saja Isinya?

“Bagi warga yang sedang mencari kerja dan sudah mengikuti pelatihan bahasa Jepang, bisa segera mendaftar. Seluruh biaya ditanggung oleh Pemkot Bekasi,” tambahnya.

Tri pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu mengikuti program tersebut. “Jika ada yang berminat, daftarkan diri dan langsung berangkat belajar ke Jepang. Program ini membuka akses yang lebih luas untuk generasi muda sekaligus mengurangi angka pengangguran lokal,” tutupnya.

Editor : Abdullah M Surjaya