Kronologi KPK Tetapkan Tersangka Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya, Cukup Alat Bukti

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kepada Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya, HM Kunang. keduanya diduga terlibat dalam kasus suap izin proyek. 

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menjelaskan alasan KPK menetapkan tersangka dan menahan para tersangka dari kasus tersebut. 

Baca Juga

Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya jadi Tersangka, Ditahan KPK 20 Hari Pertama

Asep mengatakan bahwa penetapan tersangka bermuka saat KPK menggelar operasi senyap pada Kamis (18/12/2025).

"Kemudian dalam kegiatan tersebut tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian delapan di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Asep saat jumpa pers dari kantornya, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Adapun, delapan pihak yang dibawa ke KPK di antaranya ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi, HMK selaku Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari ADK. Kemudian dari pihak swasta yakni SRJ, BNI, ISE, ASP, ACP dan AKM.

Baca Juga

Terungkap! Ayah Bupati Bekasi Ikut Diamankan KPK dalam OTT

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan, Asep berkata, pihaknya telah menemuka dugaan peristiwa tindak pidana. Untuk itu, kata dia, kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti yang ada.

"Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati dan saudara SRJ, selaku pihak swasta," tuturnya.

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima, disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Baca Juga

KPK Akan Terbang ke Arab Saudi, Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Sementara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026," ucap Asep.

Editor : Tedy Ahmad