Utang Rp70 Miliar Membelit RSUD Kota Bekasi, Pengamat Minta Audit Keuangan

BEKASI, iNewsBekasi.id - Utang RSUD Kota Bekasi menembus Rp70 miliar membuka kembali persoalan lama tata kelola layanan kesehatan daerah. Di tengah arus pasien yang tak pernah surut dan dukungan anggaran pemerintah daerah, kondisi keuangan RSUD justru memburuk.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (UMBK) Hamludin menilai situasi ini sebagai anomali yang patut diaudit secara serius. Menurut dia, sulit dibenarkan jika rumah sakit pemerintah dengan volume pasien tinggi dan sokongan sistem daerah justru terjerat utang operasional dalam jumlah besar.

Baca Juga

RSUD Kota Bekasi Tercekik Utang Rp70 Miliar, Nasib Pelayanan Dipertanyakan

“Pasien ramai, baik umum maupun BPJS. Dukungan pemerintah daerah juga ada. Secara nalar kebijakan publik, kondisi keuangan seharusnya terkendali,” kata Hamludin kepada iNews Media Group, Kamis (15/1/2026).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (UMBK) Hamludin. Foto/iNews Bekasi

“Masalah RSUD bukan hanya anggaran. Layanan dasar saja bermasalah, terutama di front office-loket pendaftaran, alur pelayanan, hingga manajemen antrean. Itu titik pertama interaksi warga dengan negara,” ujarnya.

Bagi Hamludin, RSUD bukan sekadar institusi pelayanan kesehatan, melainkan representasi langsung kehadiran pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga. Ketika pelayanan buruk dan keuangan amburadul, akuntabilitas pemerintah ikut dipertanyakan.

Baca Juga

RSUD Kota Bekasi Terjerat Utang Rp70 Miliar, DPRD Minta Penjelasan

“RSUD adalah wajah pemerintah daerah. Kalau wajahnya kusam, artinya negara hadir secara setengah-setengah dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” kata dia.

Ia menilai audit internal dan penyesuaian belanja pegawai tidak cukup menjawab kegelisahan publik. Menurutnya, audit independen mutlak diperlukan untuk membuka kemungkinan salah urus, inefisiensi struktural, hingga potensi kebocoran anggaran.

“Harus ada audit independen. Supaya terang di mana masalahnya, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau solusi yang dipilih hanya memotong hak pegawai, itu pertanda manajemen gagal membaca persoalan,” ujarnya.

Baca Juga

Tinjau RSUD yang Terendam Banjir, Ini Kata Wakil Wali Kota Bekasi

Kekhawatiran atas dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan warga. Fahmi Utomo, 32 tahun, warga Bekasi Utara, mengaku resah dengan kabar pemangkasan remunerasi pegawai di tengah utang yang menumpuk.

“Ini rumah sakit pemerintah. Kalau pegawainya dipotong, ujungnya pasti ke pelayanan. Pasien yang kena dampaknya,” kata Fahmi saat ditemui di RSUD Kota Bekasi.

Manajemen RSUD membantah pelayanan terganggu. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kota Bekasi, Yuli Swastiawati, menyatakan pelayanan tetap berjalan normal dan komitmen peningkatan kualitas tetap dijalankan.

Baca Juga

RSUD Kota Bekasi Terendam Banjir, Sejumlah Pasien ICU Dievakuasi

Terkait utang Rp70 miliar, Yuli menyebut angka tersebut merupakan kewajiban administrasi akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya yang kini dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme pengelolaan keuangan.

Namun, bagi pengamat, penjelasan administratif belum cukup. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan transparansi keuangan, kebijakan efisiensi berisiko hanya memindahkan beban dari manajemen ke pegawai dan pasien.

“Kalau yang terus dikorbankan tenaga kesehatan dan masyarakat, sementara akar masalah tak disentuh, itu bukan kebijakan. Itu pembiaran,” tegas Hamludin.

Editor : Abdullah M Surjaya