Ribuan Rumah di Bekasi Kebanjiran, KDM Dorong Pembangunan Rumah Vertikal
Pemprov Jawa Barat menegaskan tidak akan membiarkan pengembang lepas tangan atas dampak proyek yang mereka bangun.
“Kami akan tegas kepada pengembang yang menjual janji kawasan nyaman dan bebas banjir, tapi faktanya tidak,” ujarnya.
Menurut Dedi, Pemprov Jawa Barat akan mengambil langkah tegas mulai dari penindakan terhadap pengembang, normalisasi dan pelebaran sungai, hingga pembongkaran bangunan di bantaran sungai.
Selain itu, penertiban tata ruang dan alih fungsi lahan menjadi prioritas agar perumahan tidak lagi dibangun di kawasan persawahan, rawa, maupun jalur air. Dedi juga mendorong pembangunan hunian vertikal di wilayah Bekasi, Depok, Bogor, hingga Bandung Raya sebagai solusi mengurangi risiko banjir.
Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Saeful Islam meminta Pemkab Bekasi tidak lagi longgar dalam menerbitkan izin pembangunan perumahan, khususnya terkait izin Piel Banjir.
“Banyak perumahan yang izinnya patut dipertanyakan. Jangan cuma administrasi di atas kertas,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan, termasuk memastikan pembangunan drainase dan kolam retensi sesuai ketentuan. Saeful juga mendesak pemerintah daerah segera merevisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Editor : Wahab Firmansyah