Buntut Longsor TPST Bantargebang, KLH Mulai Lakukan Penyidikan dan Penegakan Hukum Tegas

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa tragedi longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping yang terus mengancam nyawa warga dan petugas.

Kini, KLH telah memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum tegas guna memastikan persoalan sampah ibu kota yang berlarut-larut tidak kembali memakan korban jiwa.

Baca Juga

Update Longsor TPST Bantargebang: 4 Tewas, 4 Selamat, dan 5 Masih Dicari.

Hanif menegaskan bahwa Bantar Gebang adalah fenomena gunung es kegagalan kelola sampah Jakarta yang kini menampung beban kritis 80 juta ton sampah selama 37 tahun. Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga.

Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantar Gebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” kata Hanif dalam keterangannya yang dikutip Senin (9/3/2026).

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta