BSKDN Dorong Kualitas Kebijakan Turunkan Pengangguran, Daerah Diminta Bangun Ekosistem Inklusif

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Persoalan pengangguran di daerah masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan pendekatan baru. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pun menekankan pentingnya ekosistem ketenagakerjaan inklusif guna menciptakan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan pengangguran mengatakan upaya penurunan pengangguran perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari capaian angka, tetapi juga kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

"Dibutuhkan ekosistem yang kuat untuk menghadapi tantangan pengangguran, mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan program, hingga kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian hasilnya berkelanjutan," kata Yusharto dalam kegiatan yang digelar secara daring dari Command Center BSKDN, Rabu (1/4/2026).
 
Lebih lanjut, dia menekankan, pihaknya terus mendorong pendekatan berbasis data dan tata kelola yang komprehensif dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan penurunan pengangguran harus didukung oleh proses yang terukur dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada hasil akhir semata.

Sementara, dalam sesi presentasi, Irwan Nugroho sebagai salah satu tim penilai dan redaktur pelaksana media online menyoroti fenomena ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Dia menilai ketimpangan antara sektor pertanian dan perkotaan menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. 

Dalam konteks tersebut, Irwan  mempertanyakan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah dalam mendorong tenaga kerja, khususnya di wilayah perkotaan, untuk beralih atau terlibat dalam sektor pertanian yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, dia mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif. Menurutnya, diperlukan langkah konkret, terukur, dan responsif, baik melalui penguatan sistem perlindungan tenaga kerja, perluasan peluang kerja alternatif, maupun peningkatan kapasitas tenaga kerja agar tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar.

Melalui kegiatan ini, BSKDN berharap berbagai praktik baik yang telah dipaparkan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan penyesuaian karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian, upaya penurunan pengangguran tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi daerah.

Editor : Tedy Ahmad