Data Geospasial Indonesia Diduga Diproses di AS, Pengamat Minta DPR dan BSSN Turun Tangan

Iqbal menilai data geospasial dasar skala 1:5.000 bukanlah data biasa. Data tersebut memuat informasi strategis seperti topografi wilayah, jaringan jalan, pola permukiman, akses medan, hingga berbagai objek vital yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

"Negara tidak boleh terlalu longgar menyerahkan penguasaan data strategis kepada pihak asing. Prinsip kedaulatan data harus menjadi pijakan utama," ujarnya.

Selain isu keamanan data, Iqbal juga menyoroti dugaan minimnya kontribusi industri nasional dan tenaga ahli Indonesia dalam proyek tersebut.

"Kalau sebagian besar akuisisi, pengolahan data, digitasi, dan teknologi dikerjakan oleh pihak asing, sementara mitra lokal hanya berperan pada aspek administratif dan pendukung, maka proyek ini patut dipertanyakan. Jangan sampai uangnya dari Indonesia, wilayahnya Indonesia, datanya Indonesia, tetapi nilai tambah teknologi dan penguasaan pengetahuan justru lebih banyak dinikmati pihak luar," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat hilirisasi, penguatan industri nasional, dan kemandirian teknologi yang selama ini didorong pemerintah.

"Pertanyaannya sederhana, di mana transfer teknologi yang dijanjikan? Di mana peningkatan kapasitas SDM nasional? Apa manfaat strategis yang benar-benar tertinggal di Indonesia setelah proyek selesai?" ujar Iqbal.

Iqbal juga mempertanyakan keterlambatan proyek yang disebut telah melampaui tiga bulan dan berujung pada pengenaan denda lebih dari Rp20 miliar.

Padahal, teknologi IFSAR selama ini diklaim mampu menembus awan, kabut, asap, hingga vegetasi tropis yang menjadi tantangan utama dalam pemetaan wilayah Indonesia.

"Kalau teknologi ini memang diklaim unggul untuk kondisi Indonesia, mengapa proyek justru terlambat berbulan-bulan? Ini menunjukkan adanya persoalan serius, baik pada tahap perencanaan, pengawasan, pelaksanaan kontrak, maupun manajemen proyek secara keseluruhan," katanya.

Editor : Wahab Firmansyah