Pakar Hukum Minta Kejaksaan Periksa Semua Pihak Terkait Proyek Kementerian
Dalam perkembangannya, pihak kejaksaan disebut telah mengambil langkah penanganan terhadap salah satu pejabat di lingkungan kementerian tersebut. Namun, pihak penanggung jawab proyek pada saat kegiatan berjalan dikabarkan belum dimintai keterangan lebih lanjut.
Abdul Fickar Hadjar mengingatkan bahwa posisi di pemerintahan semestinya tidak menjadi hambatan bagi penyidik untuk meminta keterangan. Siapa pun yang memiliki informasi memadai mengenai proyek tersebut perlu didengarkan penjelasannya agar situasi menjadi lebih benderang.
Di samping kasus renovasi gedung, posisi mantan pejabat tersebut juga sempat dikaitkan dengan proses permintaan keterangan atas dugaan penyimpangan pembangunan ribuan rumah bagi eks pejuang di wilayah Nusa Tenggara Timur pada kurun waktu 2022 hingga 2023. Kejaksaan di wilayah tersebut menyatakan bahwa peran dari pihak-pihak terkait masih terus didalami, dan peluang pemanggilan lanjutan tetap terbuka jika memang diperlukan dalam proses hukum.
Menanggapi dinamika ini, Abdul Fickar Hadjar kembali menekankan pentingnya kelancaran proses hukum tanpa terpengaruh posisi jabatan. Apabila pihak penyidik telah mengantongi kelengkapan alat bukti yang sah, prosedur pemeriksaan diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar