JAKARTA, iNewsBekasi.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA terus mengawal penanganan dampak gempa bumi tektonik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saat mengunjungi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Maumere, Rabu (19/8/2026), Mendagri mengapresiasi sistem manajemen dan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka.
Sementara itu, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA mendorong percepatan pendataan kerusakan secara cepat, detail, dan valid. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting untuk mempercepat penyaluran bantuan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Maumere.
Mendagri menilai data yang tersedia di Posko Tanggap Darurat Sikka sudah cukup lengkap dalam menggambarkan kondisi di lapangan. Data tersebut meliputi sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, kondisi masyarakat terdampak, bantuan yang masuk dan keluar, serta kebutuhan warga di setiap desa dan kecamatan.
Pendataan juga mencakup wilayah kepulauan seperti Pulau Palue yang terdampak gempa.
"Ini saya lihat datanya detail sekali ini dan bagus ya. Tersentralisir di sini. Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini," ujar Tito usai menerima paparan dari jajaran Pemkab Sikka.
Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menilai sistem pendataan di Kabupaten Sikka perlu terus diperkuat. Menurut Safrizal, pengalaman dalam menangani berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi di Aceh, menunjukkan bahwa kecepatan dan ketepatan pendataan menjadi faktor penting dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Pendataan tidak hanya mencatat jumlah warga yang terdampak. Pemerintah juga perlu mendata tingkat kerusakan rumah dan bangunan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat.
Setiap kerusakan juga perlu dilengkapi dengan titik atau lokasi yang jelas sehingga proses verifikasi dan penanganan dapat dilakukan secara lebih akurat.
"Wilayah yang cepat pendataan, maka akan cepat juga bantuan disalurkan. Untuk itu Bapak Menteri dalam setiap dialog dengan penyintas gempa selalu mengingatkan pemerintah butuh data yang valid dan cepat yang dilakukan oleh kepala desa," ujar Safrizal ZA dalam keterangannya pada Kamis (20/8/2026).
Arahan tersebut sejalan dengan perhatian Mendagri terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan gempa susulan.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
