CIKARANG, iNewsBekasi.id - Upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pengembang.
Meikarta menjadi salah satu pengembang yang menghadirkan pilihan hunian melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan program pemerintah.
Melalui kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bank penyalur, skema tersebut menawarkan bunga tetap 6 persen hingga lunas dengan tenor pembiayaan hingga 30 tahun. Uang muka juga disebut mulai 1 persen, bergantung pada ketentuan unit dan hasil analisis pembiayaan bank.
Untuk unit yang masuk dalam skema tersebut, cicilan disebut dapat dimulai dari sekitar Rp1,7 juta per bulan. Namun, besaran angsuran akhir tetap bergantung pada harga hunian, nilai uang muka, pilihan tenor, serta hasil analisis dan persetujuan bank.
Presiden Direktur Mahkota Sentosa Utama Indra Azwar mengatakan keterlibatan perusahaan dalam skema FLPP merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Penyediaan hunian terjangkau tak bisa dilakukan satu pihak saja. Pemerintah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, pengembang menyediakan hunian sesuai dengan ketentuan program,” kata Indra, Rabu (26/8/2026).
Program FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah pertama sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Skema tersebut ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima pembiayaan.
Di wilayah Jabodetabek, batas maksimal penghasilan MBR disebut mencapai Rp12 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp14 juta bagi yang sudah menikah, sesuai ketentuan yang berlaku.
Calon penerima juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berstatus Warga Negara Indonesia, belum memiliki rumah, serta belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah.
Meski demikian, pengajuan KPR tetap melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan oleh bank penyalur. Menurut Indra, keterjangkauan pembiayaan menjadi faktor penting selain harga rumah.
“Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa harga rumahnya, tetapi apakah masyarakat mampu mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, uang muka yang ringan, dan tenor yang panjang memberikan ruang bagi masyarakat merencanakan kepemilikan rumah lebih terukur,” ujarnya.
Selain skema pembiayaan, lokasi hunian menjadi faktor lain yang dipertimbangkan masyarakat, terutama pekerja di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya. Meikarta berada di kawasan Cikarang yang terhubung dengan salah satu koridor industri dan ekonomi utama di Jawa Barat.
Kedekatan hunian dengan pusat aktivitas ekonomi dinilai dapat memengaruhi total biaya kehidupan masyarakat. Bukan hanya cicilan rumah, tetapi juga ongkos transportasi dan waktu perjalanan menuju tempat kerja.
“Bagi pekerja, rumah yang terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan bersama keluarga,” ujar Indra.
Karena itu, keterjangkauan hunian dinilai perlu dilihat secara lebih luas, termasuk biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari setelah masyarakat menempati rumah tersebut.
Persoalan backlog perumahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang tersedia. Akses masyarakat terhadap pembiayaan juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.
Dalam konteks tersebut, FLPP menjadi salah satu instrumen yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan hunian. Indra mengatakan pihaknya melihat program perumahan pemerintah sebagai sebuah ekosistem yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Pemerintah memberikan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan memastikan proses pembiayaan berjalan, dan pengembang menyediakan hunian. Kolaborasi inilah pada akhirnya menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses rumah yang layak,” tuturnya.
Melalui skema KPR FLPP tersebut, Meikarta berharap dapat mengambil bagian dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendukung agenda pemerintah mengurangi backlog perumahan.
Pada akhirnya, keberhasilan program perumahan tidak hanya ditentukan dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat yang menjadi sasaran program untuk mengakses, memiliki, dan menempati hunian secara berkelanjutan.
Editor : Abdullah M Surjaya
Artikel Terkait
