Jubir Ungkap Perbedaan Kementerian Transmigrasi Era Prabowo dan Zaman Dulu

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Presiden RI ke-7 Prabowo Subianto memisahkan transmigrasi menjadi satu kementerian khusus yang disebut Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Hal ini tentu saja mengundang banyak tanya, karena kebijakan transmigrasi ini dilakukan sejak Orde Lama dan saat Orde Baru dalam rangka pemerataan jumlah penduduk. 

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Transmigrasi Irwan mengatakan, Kementerian Transmigrasi memiliki komitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesejahteraan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, perubahan paradigma baru dari paradigma lama dalam pembangunan transmigrasi menjadi starting point Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman. 

Baca Juga

Mentrans Iftitah Serukan Sinergi dan Kolaborasi Tokoh-tokoh Anak Transmigran di Munas Patri ke-V

"Perubahan paradigma ini penting untuk menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan para warga transmigran dan penduduk sekitar Kawasan Transmigrasi, yang hidup berdampingan secara harmonis," kata Irwan kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Staf Khusus (Stafsus) Mentrans ini, harmonis dan sejahtera melambangkan persatuan dan kesejahteraan, yang merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. 

"Tidak mungkin bersatu kalau tidak sejahtera sebaliknya tidak mungkin sejahtera jika tidak bersatu," ujarnya. 

Baca Juga

Kementerian Transmigrasi Luncurkan Logo Baru, Begini Makna Filosofisnya

Mengutip Mentrans Sulaiman, Irwan menuturkan, paradigma baru Kementrans ini dimulai dengan reposisi, redefinisi, reaktualisasi, revitalisasi, dan restrukturisasi. Terkait reposisi, yang tadinya pemerintah pusat sebagai steering dan operating factor, mulai sekarang Kementrans sebagai fasilitator dan integrator.

"Yang tadinya kebijakan dari top down menjadi bottom up, sentralistik menjadi desentralistik," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur itu.

Terkait redefinisi, lanjut Irwan, zaman dulu transmigrasi berorientasi pada jumlah penduduk yang dipindahkan, kini paradigma barunya adalah orientasinya pada kesejahteraan warga transmigran dan warga sekitarnya. 

Baca Juga

Mentrans Iftitah: Transmigrasi Jadi Instrumen Vital Pembangunan Ekonomi Nasional

Begitu pun dengan revitalisasi, dulu prioritasnya pada pembangunan kawasan baru, mulai sekarang fokus pada pemberdayaan kawasan.

"Kalau dulunya dipandang merusak hutan dan lingkungan maka sekarang semangatnya pembangunan berkelanjutan," tegas Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ini.

Adapun reaktualisasi, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) iti mengungkapkan, transmigrasi sifatnya tidak lagi ekslusif tapi lebih inklusif. Jika dulunya sangat sektoral, Kementrans saat ini melandaskan pada semangat kolaboratif.

"Untuk itu Menteri Transmigrasi bapak Iftitah Sulaiman telah menginstruksikan pada seluruh jajaran kementerian transmigrasi agar dalam perencanaan sampai pelaksanaan program dan kegiatan selalu indikator utamanya terkait Persatuan dan Kesejahteraan," tegasnya. 

Mantan Anggota Komisi V DPR ini menerangkan, pembentukan Kementrans oleh Presiden Prabowo Subianto juga harus dimaknai sebagai strategi dan prioritas Presiden untuk menggerakkan sektor transmigrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 %.

Apalagi, Mentrans Iftitah menyampaikan bahwa transmigran adalah para patriot bangsa dan berkomitmen besar untuk mendorong transformasi transmigrasi. 

Selain itu, dia menambahkan, Kementerian Transmigrasi fokus pada program revitalisasi 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang mengutamakan kolaborasi antara pendatang baru dan penduduk setempat atau transmigran lokal. 

"Dengan konsep transpolitan diharapkan revitalisasi 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional ini disamping meningkatkan kesejahteraan para transmigran juga akan memunculkan pusat-pusat kawasan ekonomi baru yang mendukung terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi juga swasembada air sesuai arahan presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Editor : Wahab Firmansyah