Penuhi Makanan Bergizi Gratis di 154 Kawasan Transmigrasi, Kementrans Kolaborasi dengan BGN

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sepakat membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 154 kawasan transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mentrans Iftitah menyampaikan, pembuatan satuan pelayanan ini dilakukan melalui SPPG yang merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami sepakat berkolaborasi dalam pembangunan Satuan Pelayanan di 154 Kawasan melalui SPPG yang merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis, untuk tindak lanjutnya akan ada MOU dengan BGN," kata Iftitah melalui keterangannya pada Kamis (13/3/2025).
"Anggaran pembangunan SPPG ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," sambungnya.
Iftitah menjelaskan, kementeriannya ingin membuat SPPG yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.
Dengan demikian diharapkan SPPG ini membuat masyarakat tak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, melainkan juga makanan yang telah diolah untuk menunjang program Makan Bergizi Seimbang.
Tak itu saja, Kementrans ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi.
"Jadi masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan mengapresiasi gagasan besar Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. BGN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebanyak 1.542 unit.
Satuan pelayanan ini bertindak sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai pekerja di satuan pelayanan.
"Jika transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya,” ucapnya.
Editor : Wahab Firmansyah