Kejagung Ingin Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Begini Pesan Pimpinan Komisi III DPR Sahroni

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Komisi III DPR menyoroti tentang Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan membangun sistem terintegrasi dari daerah ke pusat untuk memantau tuntutan jaksa di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar Kejagung dapat memantau jaksa dalam melaksanakan tugasnya secara terintegrasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai transformasi tersebut dapat memperkuat peran Kejaksaan dan membuat proses penuntutan jadi makin transparan.

Baca Juga

Kasus Ronald Tannur, Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap Kejagung

“Transformasi ini tentunya bakal bikin perkara pidana bakal jadi jauh lebih efektif. Hal ini karena Kejagung bisa mengawasi dan memantau seluruh putusan-putusan dari tingkat Kejari hingga Kejati, sehingga dipastikan tidak akan ada lagi tuntutan-tuntutan ‘ngawur’. Kita tidak mau lagi ada dengar cerita-cerita maling ayam dan kebun dituntut tinggi, sementara koruptor dituntut rendah," kata Sahroni, Rabu (15/1/2025). 

Sahroni menuturkan, Kejagung harus tetap memastikan bahwa seluruh jajarannya benar-benar memahami sistemnya. 

"Semua jajaran kejaksaan mematuhi sistem ini, jangan dibikin sistem tapi banyak yang tidak ngerti atau tidak menggunakan. Harus benar-benar digunakan karena sistem ini bagus sekali. Sudah bagus, jangan sampai mangkrak,” tuturnya.

Baca Juga

Tahun 2025, Ahmad Sahroni Minta Pemberantasan Korupsi Lebih Agresif

Politikus Partai Nasdem ini meminta Kejagung benar-benar memberikan pedoman dan pengawasan yang ketat di dalam sistem baru ini. Karena lanjut dia, hal tersebut penting untuk menghindari celah penyalahgunaan kewenangan.

Sahroni melihat ada dua hal penting yang harus dipastikan secara sungguh-sungguh oleh Kejagung. Pertama, pedoman yang menjadi landasan tuntutan harus disusun ketat sesuai kaidah hukum yang ada. Agar tidak ada celah bagi oknum di daerah. 

Kedua, meski terintegrasi, pengawasan tidak boleh jadi kendor. Tetap dipantau kinerja jajaran di bawah. "Kalau keduanya dilakukan, saya yakin sistem ini benar-benar akan memperkuat Kejaksaan,” ujarnya.

Baca Juga

Kasus Ronald Tannur, Pimpinan Komisi III DPR Ahmad Sahroni Curigai Ada Persekongkolan di PN Surabaya

Sahroni berharap agar sistem ini segera bisa diimplementasikan Kejagung secepatnya.

“Rumusannya hingga arah tujuannya sudah baik, tinggal kita tunggu tanggal pelaksanaannya. Komisi III mendukung penuh langkah ini,” pungkas legislator asal Tanjung Priok itu.

Editor : Wahab Firmansyah