Celios Soroti Pajak Tak Berkeadilan: Rakyat Kecil Diperas, Konglomerat Untung Besar

JAKARTA, iNewsBekasi.id– Sistem perpajakan di Indonesia kembali menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa kebijakan pajak saat ini tidak berkeadilan karena masyarakat kecil justru terbebani, sementara konglomerat semakin diuntungkan.

Temuan tersebut tertuang dalam riset berjudul "Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang" yang dipublikasikan CELIOS.

Baca Juga

FIA UI dan STIAMI Bekasi Kolaborasi Tingkatkan Riset Mahasiswa Lewat Pembelajaran Hybrid

Dalam riset tersebut, CELIOS menegaskan bahwa insentif pajak lebih banyak mengalir ke kantong orang super kaya.

"Insentif pajak mengalir deras, menyusup lewat celah pajak korporat ke kantong orang super kaya, sementara karyawan kecil diperas kering. Ini tidak adil!" tulis riset CELIOS, dikutip iNews.id, Selasa (12/8/2025).

Belanja Perpajakan Dinilai Jadi ‘Subsidi Terselubung’
CELIOS juga mengungkap bahwa realokasi belanja perpajakan yang selama ini menguntungkan konglomerat berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp137,4 triliun.

Baca Juga

Geger! Anggota DPR Ungkap Rencana Pemerintah Pajaki Amplop Kondangan

Belanja perpajakan sendiri merupakan pengecualian, penangguhan, atau pengurangan pajak bagi korporasi besar, yang sering disebut sebagai subsidi terselubung.
Kebijakan ini dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat luas.

"Hal tersebut mengakibatkan belanja perpajakan justru menjadi subsidi terselubung (hidden subsidy) karena serangkaian komponen belanja perpajakan memang dikhususkan untuk mendukung iklim dan dunia investasi. Insentif pajak tersebut dinikmati secara reguler oleh perusahaan hilirisasi nikel, pertambangan batu bara, dan perusahaan ekstraktif di sektor industri pionir dan strategis," ucap CELIOS.

Hingga kini, CELIOS mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi sistem pajak agar penerimaan negara lebih berpihak kepada masyarakat kecil, bukan hanya menguntungkan segelintir konglomerat.

Baca Juga

PLN Setor Rp65,59 Triliun ke Negara Lewat Dividen, Pajak, dan PNBP

Editor : Wahab Firmansyah