Rapat dengan KPK, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Pertanyakan Terminologi OTT

BEKASI, iNewsBekasi.id- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti tentang mekanisme kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dinilai membingungkan. Hal ini disampaikan Sahroni dalam Rapat Kerja (Raker) bersama KPK yang dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto dan jajaran pimpinan KPK.

Seperti diketahui belakangan, kata Sahroni, mekanisme OTT terakhir KPK di Makassar telah membingungkan banyak pihak. Sebab saat itu, KPK menyebut telah melakukan OTT seorang terduga pelaku yang merupakan Bupati Kolaka Timur, padahal yang bersangkutan masih ada dan menghadiri kegiatan di Makassar.

Baca Juga

KPK Pelototi Mutasi ASN dan Seleksi Sekda Bekasi: Awas Nepotisme, Jangan Main Mata!

“Kita kalau berbicara penegakan hukum, 1.000% kita pasti dukung pak. Tapi masalahnya, kita jadi bingung sama mekanisme kerja KPK kemarin, terutama terkait terminologi OTT. Jadi OTT itu seperti apa? Tangkap tangan di lokasi beserta bukti kejahatan, atau bagaimana? Karena apa yang terjadi di Makassar kemarin tidak seperti itu. Kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum,” ungkap Sahroni di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Meski begitu, Sahroni menyebut bahwa Partai Nasdem, Komisi III dan semua pihak, pastinya akan selalu mendukung segala tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

“Saya harap ke depan, momen di Makassar tidak terulang. Karena sebenarnya kalau komunikasinya baik, bahkan bisa kita anterin Pak terduganya ke KPK. Kami tidak akan melindungi terduga. Jika ada oknum yang terbukti bersalah, silakan tangkap, kami semua pasti mendukungnya. Nah kalau begitukan kita sama-sama bisa lebih menghormati hubungan kelembagaan. Karena dari semua partai, pasti kan ada saja anggotanya yang bermasalah, tak bisa dipungkiri,” ucap Sahroni.

Editor : Wahab Firmansyah