Kasus Ijon Proyek Bekasi Dikembangkan, KPK Dalami Dugaan Pengondisian di Dinas Lain

BEKASI, iNewsBekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik KPK menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bekasi. Penelusuran juga tidak terbatas pada satu atau dua organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga

KPK Usut Dugaan Belasan Rumah Mewah Ipda Yayat, Ada yang Tersebar di Bekasi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya dugaan pengondisian proyek pada dinas lain.

"Terkait dengan penelusuran pada pihak-pihak terkait dalam pengembangan penyidikan perkara di Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentunya tidak hanya di satu-dua dinas saja," kata Budi dikutip Selasa (29/9/2026).

KPK sebelumnya telah menyatakan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengembangan kasus suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Sprindik tersebut diterbitkan pada Agustus 2026 dan masih bersifat umum, sehingga belum ada tersangka baru yang ditetapkan dalam pengembangan perkara tersebut.

Baca Juga

Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Divonis 6 Tahun, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp10,4 Miliar

Budi menuturkan, penyidik masih mencari tahu apakah dugaan praktik pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa juga terjadi di lingkungan dinas lainnya.

"Memang penyidik terus melakukan pengembangan. Apakah dugaan praktik pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa ini juga terjadi di dinas-dinas lain," tuturnya.

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang dan Pengaturan Proyek

Kasus ini sebelumnya turut menyeret pengusaha Sarjan. Dalam perkara pokok, Sarjan telah divonis 3 tahun 3 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada Mei 2026 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

Kasus Korupsi Ijon Proyek Bekasi, JPU Tuntut Bupati Nonaktif Ade Kuswara 7 Tahun dan Ayahnya 4 Tahun

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Henri Lincoln juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari Sarjan. Dalam persidangan perkara pokok, nama Henri muncul dalam pembahasan mengenai aliran uang dan proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Editor: Wahab Firmansyah