Kasus Ijon Proyek Bupati Bekasi, KPK Telusuri Dugaan Dana Korupsi Mengalir ke Circle Partai

BEKASI, iNewsBekasi.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Selain fokus pada perkara utama, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya aliran dana hasil korupsi yang mengarah ke lingkungan partai politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pendalaman tersebut masih berjalan dan belum dapat disimpulkan apakah terdapat keterkaitan dengan lingkaran kepartaian.

Baca Juga

KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Kadis Pendidikan Bekasi soal Kasus Bupati Ade Kunang

“Terkait dengan circle atau lingkungan kepartaian, nanti pula itu masih akan terus kami dalami apakah ada kaitannya atau tidak,” ucap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada, Selasa (27/1/2026).

Budi menjelaskan, penelusuran aliran uang ke lingkungan partai maupun kolega politik merupakan hal yang lazim dilakukan KPK dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Menurutnya, dalam sejumlah kasus operasi tangkap tangan sebelumnya, kepala daerah kerap memanfaatkan hasil tindak pidana korupsi untuk menutup biaya awal kontestasi politik atau modal kampanye.

Baca Juga

Diperiksa KPK, Eks Sekdis Cipta Karya Bekasi Diduga Terima Aliran Dana dari Bupati Ade Kuswara

“Terjadi di beberapa peristiwa tertangkap tangan lainnya. Bahwa ada dugaan juga, misalnya hasil uang dugaan di dana-dana korupsi, misalnya untuk menutup modal awal saat kontestasi,” tuturnya.

Selain itu, praktik pengaturan proyek juga kerap ditemukan dalam kasus serupa, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa di daerah.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa, juga kemudian kepala daerah mengarahkan agar pihak-pihak yang dimenangkan untuk menjadi vendor pelaksanaan dari proyek-proyek di wilayah tersebut adalah di circle politiknya atau pihak-pihak yang mendukung pada saat Kepala Daerah ini maju dalam kontestasi politik. Nah, itu kan juga terjadi untuk wilayah-wilayah lainnya,” ucapnya.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, 49 Dokumen dan 5 Barang Elektronik Disita

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa KPK selalu menetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti, bukan latar belakang politik tertentu.

“Tentu dalam penyidikan perkara ini tidak berbasis pada latar belakang partai. Jadi kita berbasis pada perbuatan yang dilakukan secara individu oleh pihak-pihak tersebut,” ucapnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin proyek. Penetapan tersangka juga dilakukan terhadap HM Kunang (HMK) selaku ayah ADK dan SRJ sebagai pihak swasta pemberi suap.

Baca Juga

4 Ruang Dinas Masih Disegel KPK, Ini Kata Plt Bupati Bekasi Asep

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara SRJ selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor : Wahab Firmansyah