Kemendagri Gelar FGD Bahas Masa Depan Layanan Darurat 112 Nasional

Regulasi Dorong Integrasi Nomor Darurat

Pada sesi pertama FGD, sejumlah pakar memaparkan materi untuk memperkuat fondasi penyusunan dokumen Feasibility Study. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana, Agung Setio Utomo, menjelaskan progres penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Siskomnas PMPB) yang ditargetkan rampung pada 2026.

Regulasi tersebut akan mengamanatkan integrasi nomor darurat lain seperti 110, 113, dan 115 ke dalam layanan tunggal 112 secara bertahap. Dalam salah satu rancangan pasal juga disebutkan bahwa Kemendagri dan pemerintah provinsi dapat berperan dalam koordinasi, pembinaan, pemantauan, serta dukungan operasional layanan 112 kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kebijakan ini membuka ruang sinergi antara Kemendagri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dalam memperkuat tata kelola layanan darurat di daerah serta membangun sistem pemantauan terpusat.

Fokus pada Kecepatan Respons

Dari sisi teknis, Pakar Sistem Call Center Welly Kosasih dan Aam Sofyan menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan layanan 112.

Layanan darurat, menurut mereka, berbeda dengan call center komersial karena tujuan utamanya bukan kepuasan pelanggan, melainkan kecepatan respons demi penyelamatan jiwa (saving lives). Sistem yang dikembangkan harus mencakup alur kerja end-to-end, mulai dari call taker menerima laporan, dispatcher memvalidasi informasi, hingga responder di lapangan menyelesaikan penanganan, yang seluruhnya dapat dipantau secara real time.

Welly juga mengingatkan kembali latar belakang lahirnya nomor darurat 112 yang terinspirasi dari peristiwa erupsi Gunung Merapi dan tsunami Yogyakarta pada 2006. Ia memaparkan Emergency Service Platform Roadmap sebagai salah satu referensi pengembangan layanan 112 ke depan.

Editor : Wahab Firmansyah