Produser Film Keluhkan Sulitnya Tembus Bioskop, DPR Minta Regulasi Baru

Baca Juga

Trailer Children of Heaven Bikin Haru, Kisah di Balik Sepatu Lusuh Penuh Makna

Ia menuturkan, film pertamanya yang diproduksi pada 2016 hanya mendapatkan 10 layar dari sekitar 2.400 layar bioskop yang tersedia saat itu. Kondisi tersebut membuat film independen nyaris mustahil bersaing dengan film dari PH besar yang bisa menguasai ribuan layar sekaligus.

Faridsyah juga mengungkapkan salah satu film produksinya sempat meraih puluhan ribu penonton meski hanya tayang terbatas. Namun, layar film tersebut justru dicabut dalam hitungan hari sebelum berkembang melalui promosi dari mulut ke mulut.

“Tapi ini akhirnya 2-3 hari bukannya bertambah, layar malah habis. Belum balik modal, sudah turun tuh layar,” ujarnya.

Baca Juga

Sherina Munaf Bintangi Film Filosofi Teras, Henry Manampiring: Gadis Stoik

Menariknya, Faridsyah mengaku justru mendapat apresiasi lebih baik saat membawa filmnya ke Malaysia. Film Indonesia produksinya disebut memperoleh ruang tayang yang lebih layak dibanding di dalam negeri.

“Akhirnya saya ke Malaysia. Di Malaysia sangat dihargai saya. Film saya dikasih layar 80. Padahal saya film Indonesia,” tuturnya.

Faridsyah turut mengkritik dugaan integrasi vertikal antara rumah produksi besar dengan jaringan bioskop nasional. Menurutnya, kondisi itu membuat PH kecil selalu berada di posisi yang lemah.

“Setiap ada production house baru yang naik sedikit, masuk nih brand dia. Langsung ditempel. Jadi benar-benar kelihatan monopolinya,” katanya.

Ia menegaskan sineas independen tidak meminta perlakuan khusus, melainkan sistem distribusi yang lebih transparan dan kesempatan yang adil.

“Kita minta minimal 100 layar dan dipertahankan 7 hari. Kalau kita buruk ya sudah, berarti memang penonton enggak suka film kita. Itu sportif,” ujarnya.

Faridsyah mencontohkan Malaysia yang dinilai sudah memiliki regulasi lebih berpihak kepada film lokal dan sineas baru, termasuk aturan minimal jumlah layar dan durasi tayang tertentu.

“Malaysia dengan film lokalnya sudah membuat regulasi yang sportif seperti itu. Artinya dengan minimal 100 layar dan 7 hari dipertahankan,” kata Faridsyah.

Sorotan terkait dugaan oligopoli bioskop kini menjadi perhatian DPR RI dan pelaku industri perfilman nasional. Banyak pihak berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mampu menciptakan persaingan sehat agar karya sineas independen tidak terus tersingkir dari layar bioskop Indonesia.

Editor : Wahab Firmansyah