DPRD Kota Bekasi Desak Inspektorat Lebih Agresif, WTP Harus Tetap Dipertahankan

"Alhamdulillah kita kembali mendapat WTP. Ini menandakan tata kelola keuangan daerah semakin membaik dan pengguna anggaran daerah sudah dipandang baik oleh BPK, sejalan dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi," tuturnya.

Baca Juga

Potensi PAD Rp2,7 Miliar Belum Masuk, DPRD Kota Bekasi Minta Bapenda Bertindak

Selain mendorong penguatan pengawasan internal, DPRD Kota Bekasi juga akan menelaah hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK guna menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan. Langkah tersebut dilakukan agar sejumlah catatan yang masih menjadi perhatian dapat segera diperbaiki.

"Nanti kita ajak baca dulu laporan LHP-BPK nya seperti apa, dan nantinya DPRD akan segera melakukan rapat Bamus dan memparipurnakan untuk di Tim BANGGAR," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa capaian opini WTP tidak lepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah dan DPRD Kota Bekasi. Bahkan, Kota Bekasi mencatatkan nilai tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 90,8 persen atau masuk lima besar terbaik di Jawa Barat.

Baca Juga

Dana Rp200 Miliar untuk Flyover Bulak Kapal Masih Menggantung, DPRD Bekasi Buka Suara

"Torehan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Abdul Harris menambahkan, Pemkot Bekasi akan terus memperkuat sinergi dengan legislatif serta meningkatkan kualitas birokrasi dan pengawasan internal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.

"Kedepannya, memaksimalkan kinerja pengawasan internal dengan jalankan aksi bersih bersih birokrasi agar pelayanan birokrasi lebih optimal, mewujudkan Kota yang nyaman dan sejahtera warganya," tuturnya.

Baca Juga

Ledakan SPBE Cimuning Bikin DPRD Bekasi Geram, Semua Izin Diminta Dievaluasi

Opini WTP merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sekaligus mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Editor : Wahab Firmansyah