Pak Ogah Bakal Ditertibkan, Sahroni: Ibu Kota Harus Bebas Pengatur Jalan Ilegal!

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dalam menertibkan keberadaan "Pak Ogah" di sejumlah ruas jalan. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan secara menyeluruh agar lalu lintas di Ibu Kota menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menertibkan "Pak Ogah", khususnya di jalan-jalan protokol. Pramono menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan.

Baca Juga

Motor Diangkut Dishub DKI Jakarta, Driver Ojol asal Bekasi Histeris Sambil Bawa Pesanan Makanan

Menanggapi hal tersebut, Sahroni meminta Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan penertiban di kawasan jalan protokol, tetapi juga di seluruh titik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Komisi III mendukung penuh Polda Metro Jaya membantu Pemprov DKI menertibkan Pak Ogah. Bahkan kalau bisa jangan hanya di jalan protokol, tetapi di seluruh titik yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Polisi tolong jangan lembek. Karena di pusat kota seperti Senayan saja masih ada Pak Ogah, padahal lokasinya berdekatan dengan pos polisi. Lagian jalanan itu sudah punya rambu, marka, lampu lalu lintas, serta petugas resmi dari Polantas dan Dishub. Buat apalagi Pak Ogah? Ilegal itu. Pokoknya ibu kota harus menjadi contoh buat daerah-daerah lain karena lalu lintasnya lancar dan bebas Pak Ogah,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Sahroni menilai keberadaan "Pak Ogah" justru menimbulkan persoalan baru di jalan raya karena pengaturan lalu lintas telah diatur oleh aparat yang berwenang. Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait praktik tersebut.

Baca Juga

Tarif Transjabodetabek Segera Naik, Pramono Anung Pastikan Subsidi Tetap Mengalir

“Karena dari keluhan yang ada, Pak Ogah ini sering mendahulukan yang memberi uang dan tidak jarang pengendara diperlakukan kurang baik kalau tidak membayar. Padahal jalanan itu fasilitas publik, sudah ada aturan dan petugasnya juga. Malah jadi semrawut karena tumpang tindih. Jadi harus ditertibkan agar masyarakat bisa berkendara dengan aman dan nyaman,” tutup Sahroni.

Sahroni berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mampu menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus menjadikan Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam penegakan aturan di jalan raya.

Editor : Wahab Firmansyah