Pemkab Bekasi Luncurkan Program Sabda Alam untuk Akta Kelahiran dan Kematian

BEKASI, iNews.id- Pemkab Bekasi meluncurkan program Sabda Alam (Siap Bekerja Datang Melayani Akta Kelahiran dan Kematian) pada tahun 2024 mendatang. Program ini dibuat sebagai upaya mewujudkan peningkatan transformasi digital pada sektor pelayanan administrasi kependudukan. 

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, program Sabda Alam ini merupakan step lanjutan dari program yang dicanangkan Disdukcapil sebelumnya. 

Baca Juga

Menangkan Pilkada 2024, Ade Kuswara Kunang Catat Rekor Jadi Bupati Bekasi Termuda di Usia 31 Tahun

Hal tersebut sebagai upaya transformasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti, akta kelahiran, kematian, E-KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya.

"Melalui Sabda Alam ini akan kita optimalkan layanan-layanan online dengan kombinasi offline-nya," kata Dani kepada wartawan Kamis (28/12/2023). 

Dani menuturkan, ketika program Sabda Alam berjalan, masyarakat akan diberikan kemudahan ketika melakukan proses pengurusan administrasi kependudukan antara secara online maupun offline.

Baca Juga

Dishub Bekasi Tambah Trayek Trans Wibawa Mukti Awal 2025, Ini Rute Terbarunya

"Nanti 100 persen online kalau dimungkinkan agar masyarakat lebih mudah tidak harus keluar rumah tapi layanan adminduk selesai," tuturnya. 

Dani menilai tranformasi digital perlu diterapkan disemua perangkat daerah, Akan tetapi terutama yang paling diprioritaskan dalam transformasi digital yakni pada Disdukcapil.

"Pelayanan administrasi itu paling dasar makanya harus menjadi prioritas. Contohnya kalau kita enggak punya KTP, KK, akta kita enggak bisa apa-apa kan, untuk bekerja, sekolah, akses kesehatan, itu semua harus dipenuhi," ungkapnya.

Baca Juga

Pemkab Bekasi Ogah Anggarkan Program Makan Bergizi Gratis, Kok Bisa?

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi Carwinda menambahkan, Sabda Alam merupakan program tindak lanjut dari harapan pimpinan yakni Pj Bupati.

Dilakukannya tranformasi digital ini mengingat pembiayaan dalam pembelian alat dan bahan untuk pelayanan KTP Elektronik anggarannya terbatas.

"Karena masuk pembiayaannya dari APBD terbatas. kita sekarang membutuhkan uriborn yang lebih banyak, karena memang pemilih pemula. Jadi uang tersedot untuk pembelian alat dan bahan untuk pelayanan KTP Elektronik." ujarnya.

Editor : Wahab Firmansyah