Astagfirullah! Gegara Korupsi Kuota Haji, 8.400 Jemaah Gagal Berangkat di 2024

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Sebanyak 8.400 jemaah haji gagal berangkat akibat penyalahgunaan alokasi kuota tambahan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kuota tambahan seharusnya dibagi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Baca Juga

KPK Akan Terbang ke Arab Saudi, Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

"Harusnya hanya sekitar 1.600 yang mendapat kuota khusus, tapi ini kemudian 8.400-nya itu yang harusnya menjadi kuota reguler itu dipindahkan jadi kuota khusus," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Senin (25/8/2025).

Ribuan Jemaah Gagal Berangkat Setelah 14 Tahun Antre

Akibat penyimpangan tersebut, ribuan calon jemaah yang sudah menunggu belasan tahun akhirnya kehilangan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

"Artinya ada 8.400 orang jemaah haji, yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun yang seharusnya berangkat di tahun 2024 menjadi tidak berangkat, akibat praktik tindak pidana korupsi ini," tutur Asep.

Baca Juga

Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Periksa Wasekjen GP Ansor Terkait Aliran Dana

Ia menegaskan, penyelenggaraan haji adalah bentuk pelayanan negara kepada masyarakat, sehingga praktik korupsi dalam distribusi kuota tidak bisa ditoleransi.

"Ini menjadi apa namanya, sebuah ironi gitu ya, dan tentunya kita berharap praktik-praktik seperti ini, tidak lagi terjadi," ujarnya.

Asep menerangkan, permasalahan ini bermula dari pembagian 20.000 kuota tambahan haji yang diterima Indonesia pada 2024. Berdasarkan aturan, kuota tersebut harus dibagi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.

Baca Juga

Kasus Kuota Haji 2024: KPK Larang Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri

"Kenapa 92 persen? karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen," jelasnya.

Namun dalam praktiknya, pembagian tidak sesuai ketentuan.

"Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ungkap Asep.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Kuota Haji, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Dipanggil KPK Hari Ini

KPK memastikan akan terus mengusut tuntas kasus ini. Menurut Asep, dugaan korupsi kuota haji bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melukai hak ibadah masyarakat yang telah lama menunggu giliran.

Editor : Wahab Firmansyah