Hasto: Pada Periode Kedua Jokowi, Indonesia Berubah Jadi Negara Otoriter yang Populis

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan pandangannya mengenai kondisi demokrasi di Indonesia saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Dalam pidatonya, Hasto menyoroti pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi di Indonesia yang menurutnya mengalami perubahan arah dari semangat demokrasi yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga

JK Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah, Sebut Publik Sudah Terpecah 2 Tahun

Ia menilai demokrasi yang seharusnya berlandaskan prinsip kerakyatan dan keadilan sosial telah berubah menjadi lebih sentralistik.

"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Hasto Soroti Sistem Hukum dan Demokrasi Indonesia

Menurut Hasto, sistem hukum yang semestinya menjadi instrumen penegakan keadilan kini mengalami perubahan fungsi dan lebih tunduk pada kepentingan kekuasaan.

Baca Juga

Lengkap Tanpa Sensor! Bonatua Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Ia menilai aparat penegak hukum serta aparatur negara mengalami penurunan peran karena digunakan untuk kepentingan politik praktis dan perlindungan elite kekuasaan.

"Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan," ujarnya.

Hasto kemudian mengaitkan pandangannya tersebut dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurutnya menjadi salah satu contoh perubahan watak kekuasaan.

Baca Juga

Sidang CLS Ijazah Jokowi Berlangsung Panas, Adu Argumen Pecah di PN Solo

"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," katanya.

Supremasi Hukum Jadi Fondasi Negara

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa berbagai kasus yang disebutnya sebagai kriminalisasi politik telah memunculkan kritik terhadap lemahnya supremasi hukum di Indonesia.

Baca Juga

Rocky Gerung Diperiksa Polda Metro Hari Ini, jadi Saksi Meringankan Kasus Ijazah Jokowi

Menurutnya, tanpa sistem hukum yang kuat dan berkeadilan, pembangunan politik maupun ekonomi tidak akan berjalan secara optimal.

"Berbagai kasus kriminalisasi politik hukum telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama negara dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Baca Juga

Jokowi Siap Lahir Batin Jalani Persidangan Tudingan Ijazah Palsu, Pengacara: Kita Tunggu

"Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," katanya.

Pernyataan Hasto tersebut disampaikan dalam momentum Hari Lahir Pancasila yang setiap tahun diperingati sebagai pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Editor : Wahab Firmansyah