Dugaan Pemborosan Rp1 Triliun per Bulan, DPR Minta Program MBG Dihentikan Sementara

Charles menambahkan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun jumlah penerima manfaat.

Baca Juga

Daftar Nama Diduga Terkait Kasus MBG Beredar, Kapolres Metro Bekasi Ikut Disebut

Menurutnya, indikator utama keberhasilan program harus mencakup peningkatan status gizi anak-anak, keamanan pangan, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Zulhas menjelaskan pemerintah awalnya merencanakan pembangunan sebanyak 21.000 titik SPPG. Namun hingga saat ini jumlah yang tercatat mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

Baca Juga

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana, Langsung Pakai Rompi Tahanan

"Misalnya terjadi jual beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Jadi ada kelebihan 6.877 titik," ujar Zulhas, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, kelebihan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dalam jumlah sangat besar.

Dengan asumsi setiap titik memperoleh insentif Rp6 juta per hari, maka tambahan 6.877 titik tersebut dapat memicu pengeluaran negara lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

"Kalau Rp6 juta satu hari, berarti satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun. Itu pemborosan. Kalau setahun bisa mencapai Rp12 triliun," katanya.

Pemerintah kini didorong untuk segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan serta tidak menjadi beban baru bagi keuangan negara.

Editor : Wahab Firmansyah