Dugaan Pemborosan Rp1 Triliun per Bulan, DPR Minta Program MBG Dihentikan Sementara

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Usulan tersebut muncul menyusul dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun setiap bulan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Baca Juga

Pemerintah Evaluasi MBG, Anak Orang Kaya Tak Lagi Dapat MBG

"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar," ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Charles, masa libur sekolah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan penghentian sementara program MBG guna memberikan ruang bagi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.

Charles menegaskan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program sekaligus memperbaiki kelemahan yang ditemukan di lapangan.

Baca Juga

Viral Dikaitkan dengan Korupsi MBG, Kapolres Metro Bekasi: Saya Tidak Terlibat!

"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," katanya.

Selain evaluasi, Komisi IX DPR juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai daerah.

Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas makanan, efektivitas penggunaan anggaran, serta transparansi proses pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing dapur MBG.

Baca Juga

Pemerhati Pendidikan Bekasi: Program MBG Harus Tepat Sasaran agar Tak Jadi Pemborosan Anggaran

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan makanan harus ditindak tegas.

"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," ucapnya.

Charles menambahkan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun jumlah penerima manfaat.

Baca Juga

Daftar Nama Diduga Terkait Kasus MBG Beredar, Kapolres Metro Bekasi Ikut Disebut

Menurutnya, indikator utama keberhasilan program harus mencakup peningkatan status gizi anak-anak, keamanan pangan, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Zulhas menjelaskan pemerintah awalnya merencanakan pembangunan sebanyak 21.000 titik SPPG. Namun hingga saat ini jumlah yang tercatat mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

Baca Juga

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana, Langsung Pakai Rompi Tahanan

"Misalnya terjadi jual beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Jadi ada kelebihan 6.877 titik," ujar Zulhas, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, kelebihan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dalam jumlah sangat besar.

Dengan asumsi setiap titik memperoleh insentif Rp6 juta per hari, maka tambahan 6.877 titik tersebut dapat memicu pengeluaran negara lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

"Kalau Rp6 juta satu hari, berarti satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun. Itu pemborosan. Kalau setahun bisa mencapai Rp12 triliun," katanya.

Pemerintah kini didorong untuk segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan serta tidak menjadi beban baru bagi keuangan negara.

Editor : Wahab Firmansyah