UU KUHAP Baru Digugat di MK, Peradi Profesional: Kehadiran Paralegal Picu Ketidakpastian Hukum!

Oleh karena itu, Peradi Profesional mendukung penuh perluasan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, namun dengan catatan tidak mengorbankan kualitas perlindungan hukum itu sendiri. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang bijak terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tersebut. Putusan MK dalam perkara ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga keseimbangan antara akses keadilan masyarakat, kepastian hukum, serta penguatan integritas profesi advokat di Indonesia.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar