Jakarta Darurat Tramadol! Sahroni Desak Polisi dan BNN Bongkar Jaringan Bandar Obat Keras

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) segera mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran obat keras ilegal jenis tramadol di Jakarta. Menurutnya, kondisi ibu kota sudah memasuki tahap darurat akibat maraknya peredaran obat tersebut.

Pernyataan Sahroni muncul menyusul meningkatnya keresahan masyarakat, khususnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang mengeluhkan maraknya peredaran tramadol secara ilegal.

Baca Juga

Sepanjang Juni Ini, Polisi Ciduk 14 Pengedar Obat Keras di Bekasi dan Sita 30.000 Pil

Sebelumnya, warga dan para pedagang di Tanah Abang mengaku resah dengan aktivitas jual beli tramadol yang dinilai semakin terbuka. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak hanya menangkap kurir atau pengguna, tetapi juga membongkar jaringan hingga ke bandar besar.

Salah seorang pedagang, Topo (46), mendesak polisi bertindak tegas agar peredaran obat keras ilegal tersebut tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Sahroni meminta Kapolres Metro Jakarta Pusat bersama BNN Provinsi DKI Jakarta segera melakukan tindakan nyata untuk memutus mata rantai peredaran tramadol.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras Ilegal di Medan Satria Bekasi, 206 Ribu Pil Disita

“Ayo Pak Kapolres Jakpus dan BNNP Jakarta, bereskan masalah tramadol ini. Saya yakin aparat pasti mampu kok. Karena sudah banyak keluhan, dan jangan sampai terulang lagi masyarakat sampai main hakim sendiri terhadap warung-warung tramadol. Itu kan tugas aparat penegak hukum, bukan masyarakat. Dan ingat, yang paling utama sekarang kejar bandar dan pengedarnya, jangan berhenti hanya pada pemakai atau kurir,” ujar Sahroni dalam keterangannya pada Jumat (17/7/2026).

Menurut Sahroni, aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk membongkar jaringan peredaran tramadol. Banyaknya laporan masyarakat dan informasi intelijen dinilai menjadi modal kuat untuk segera melakukan penindakan.

Editor : Wahab Firmansyah