Pendataan Pascagempa Maumere Dikebut, Mendagri: Jangan Paksa Warga Kembali ke Rumah

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA terus mengawal penanganan dampak gempa bumi tektonik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat mengunjungi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Maumere, Rabu (19/8/2026), Mendagri mengapresiasi sistem manajemen dan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka.

Baca Juga

2.768 Gempa Susulan Guncang NTT, BMKG Prediksi Baru Berakhir 3-4 Pekan Lagi

Sementara itu, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA mendorong percepatan pendataan kerusakan secara cepat, detail, dan valid. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting untuk mempercepat penyaluran bantuan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Maumere.

Mendagri menilai data yang tersedia di Posko Tanggap Darurat Sikka sudah cukup lengkap dalam menggambarkan kondisi di lapangan. Data tersebut meliputi sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, kondisi masyarakat terdampak, bantuan yang masuk dan keluar, serta kebutuhan warga di setiap desa dan kecamatan.

Pendataan juga mencakup wilayah kepulauan seperti Pulau Palue yang terdampak gempa.

Baca Juga

2.119 Gempa Susulan Guncang NTT Usai Gempa M7,7 Flores, BMKG Minta Warga Waspada

"Ini saya lihat datanya detail sekali ini dan bagus ya. Tersentralisir di sini. Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini," ujar Tito usai menerima paparan dari jajaran Pemkab Sikka.

Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menilai sistem pendataan di Kabupaten Sikka perlu terus diperkuat. Menurut Safrizal, pengalaman dalam menangani berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi di Aceh, menunjukkan bahwa kecepatan dan ketepatan pendataan menjadi faktor penting dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Pendataan tidak hanya mencatat jumlah warga yang terdampak. Pemerintah juga perlu mendata tingkat kerusakan rumah dan bangunan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat.

Baca Juga

Update Gempa NTT M7,7, Lebih dari 5.900 Warga Mengungsi dan 914 Rumah Rusak

Setiap kerusakan juga perlu dilengkapi dengan titik atau lokasi yang jelas sehingga proses verifikasi dan penanganan dapat dilakukan secara lebih akurat.

"Wilayah yang cepat pendataan, maka akan cepat juga bantuan disalurkan. Untuk itu Bapak Menteri dalam setiap dialog dengan penyintas gempa selalu mengingatkan pemerintah butuh data yang valid dan cepat yang dilakukan oleh kepala desa," ujar Safrizal ZA dalam keterangannya pada Kamis (20/8/2026).

Arahan tersebut sejalan dengan perhatian Mendagri terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan gempa susulan.

Baca Juga

Gempa NTT M7,7, Pemerintah Kirim 27 Ton Logistik dan Kerahkan 3.500 Personel

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa susulan masih berpotensi terjadi di Pulau Flores dalam kurun waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.

Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah tidak memaksakan warga yang masih merasa khawatir untuk kembali menempati rumah mereka. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas selama situasi belum sepenuhnya dinyatakan aman.

"Jangan paksa masyarakat untuk tidur di dalam. Kalau mereka mau di luar, di tenda, di tempat yang aman, silakan. Jangan dipaksa. Sambil kasih makan, kelengkapan mereka minum dan lain-lain yang mendasar," tuturnya.

Baca Juga

VIDEO Amatir Gempa 7,5M Larantuka NTT, Warga Makassar Masih Bertahan di Jalan

Di sisi lain, Safrizal menekankan masa tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk membangun basis data yang kuat dan terintegrasi.

Pendataan hingga tingkat desa dinilai penting agar pemerintah pusat dan daerah memiliki gambaran yang sama terkait tingkat kerusakan serta kebutuhan masyarakat terdampak gempa Sikka.

Keterlibatan kepala desa dan perangkat desa yang berada paling dekat dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat proses verifikasi data.

Dengan data yang akurat, kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipetakan. Pemerintah juga dapat mulai mempersiapkan tahapan penanganan pascabencana secara lebih terukur.

Mendagri turut meminta Pemkab Sikka memperbarui data kerusakan secara berkala. Data kondisi rumah warga, bangunan pemerintah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur lainnya akan menjadi dasar dalam mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Sambil kita melakukan pendataan-pendataan terus. Untuk persiapan rekonstruksi, rehabnya nanti. Pemerintah pusat pasti enggak tinggal diam. Kita keroyok semua ya," kata Tito.

Sinergi antara pemerintah pusat, Pemkab Sikka, pemerintah desa, serta jajaran terkait diharapkan dapat mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Maumere dan wilayah Sikka.

Penanganan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemetaan kerusakan, percepatan penyaluran bantuan, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan koordinasi yang kuat dan dukungan data yang valid, penanganan pascagempa di Kabupaten Sikka diharapkan berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Masyarakat terdampak pun diharapkan dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara bertahap.

Editor : Wahab Firmansyah