Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : DPR RI

Dasco Pastikan Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Masuk Revisi RUU Pemilu

News

Rabu, 27 Mei 2026 | 17:05 WIB

Dasco Pastikan Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Masuk Revisi RUU Pemilu

Dasco mendukung putusan MK terkait kewajiban 30 persen keterwakilan perempuan dalam pileg. DPR memastikan aturan tersebut masuk revisi RUU Pemilu.

Produser Film Keluhkan Sulitnya Tembus Bioskop, DPR Minta Regulasi Baru

Lifestyle

Kamis, 21 Mei 2026 | 17:29 WIB

Produser Film Keluhkan Sulitnya Tembus Bioskop, DPR Minta Regulasi Baru

DPR RI menyoroti dugaan oligopoli bioskop di Indonesia yang membuat sineas independen sulit mendapat layar tayang.

Heboh Usulan Ganja Medis! DPR Usul Bikin Kawasan Khusus Biar Tak Lagi Ilegal

News

Rabu, 08 April 2026 | 10:22 WIB

Heboh Usulan Ganja Medis! DPR Usul Bikin Kawasan Khusus Biar Tak Lagi Ilegal

Hinca Panjaitan usulkan legalisasi ganja medis lewat KEK khusus. Simak alasan, lokasi usulan, dan dampaknya bagi Indonesia.

Davon Arjunaidi Pimpin AMRI 2026–2030, PRI Pasang Target Ambisius 50 Kursi DPR

News

Sabtu, 04 April 2026 | 20:44 WIB

Davon Arjunaidi Pimpin AMRI 2026–2030, PRI Pasang Target Ambisius 50 Kursi DPR

Davon Arjunaidi resmi dilantik sebagai Ketua AMRI 2026–2030. PRI menargetkan 50 kursi DPR RI dengan dukungan generasi muda jelang Pemilu 2029.

Angkat Ribuan SPPG Jadi PPPK, Selly Gantina: Guru Honorer Madrasah Justru Terlantar!

News

Senin, 26 Januari 2026 | 20:07 WIB

Angkat Ribuan SPPG Jadi PPPK, Selly Gantina: Guru Honorer Madrasah Justru Terlantar!

Polemik pengangkatan petugas SPPG jadi ASN disorot DPR. Selly Gantina menilai negara salah prioritas karena guru honorer madrasah masih terabaikan.

Polemik Pasal 402 KUHP, Selly Gantina: Upaya Negara Melindungi Perempuan dan Anak

News

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:41 WIB

Polemik Pasal 402 KUHP, Selly Gantina: Upaya Negara Melindungi Perempuan dan Anak

Selly Andriany Gantina menilai Pasal 402 KUHP sebagai upaya negara melindungi perempuan dan anak, bukan mengkriminalisasi ajaran agama.

Ombudsman Bongkar Pungli PPDB Madrasah, Selly Gantina: Pendidikan Tidak Boleh Dikotori!

News

Senin, 08 Desember 2025 | 17:47 WIB

Ombudsman Bongkar Pungli PPDB Madrasah, Selly Gantina: Pendidikan Tidak Boleh Dikotori!

Temuan Ombudsman RI ungkap pungli PPDB Madrasah 2025/2026 hingga Rp12 juta. Selly Andriany Gantina desak Kemenag audit total dan beri sanksi tegas pelaku pungli

Tragedi Ledakan SMAN 72, Anggota DPR Selly Gantina Desak Penguatan Sekolah Ramah Anak

News

Minggu, 09 November 2025 | 12:27 WIB

Tragedi Ledakan SMAN 72, Anggota DPR Selly Gantina Desak Penguatan Sekolah Ramah Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, desak penguatan sekolah ramah anak usai tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta yang menimbulkan puluhan korban.

Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo, Sejumlah Menteri dan Waka DPR Rapat Bahas Program Strategis

News

Kamis, 09 Oktober 2025 | 20:32 WIB

Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo, Sejumlah Menteri dan Waka DPR Rapat Bahas Program Strategis

Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo, para menteri bahas program strategis dan perkembangan sektor keuangan nasional bersama Wakil Ketua DPR.

Dasco dan Syafrie Sjamsoeddin Unjuk Kemesraan di Gedung DPR

News

Selasa, 16 September 2025 | 19:13 WIB

Dasco dan Syafrie Sjamsoeddin Unjuk Kemesraan di Gedung DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menhan Syafrie Sjamsoeddin unjuk kemesraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta menjelang Rapat Komisi I DPR.Wakil Ketua

Kontroversi Tunjangan Rumah Anggota DPR Capai Rp50 Juta per Bulan, Adies Kadir: Itu Wajar

News

Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:10 WIB

Kontroversi Tunjangan Rumah Anggota DPR Capai Rp50 Juta per Bulan, Adies Kadir: Itu Wajar

Rencana pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan memicu kontroversi publik, di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

DPR Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah

News

Minggu, 06 Juli 2025 | 08:01 WIB

DPR Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah

DPR RI akan membentuk dan menugaskan tim khusus untuk melakukan supervisi terhadap proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kemenbud.

Close Ads x