JAKARTA, iNewsBekasi.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara melalui pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran. Penyesuaian tersebut membuat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dipatok sementara menjadi Rp268 triliun.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik dalam keterangannya, dikutip Kamis (28/5/2026).
Menurut Nanik, koordinasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan bersama BGN tetap berjalan harmonis demi memastikan kelangsungan program MBG yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” katanya.
Berdasarkan postur APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga 24 Mei 2026, program MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat dengan dukungan 29.225 SPPG di seluruh daerah. Pemerintah memastikan program tetap berjalan maksimal meski terdapat efisiensi pada sejumlah pos operasional.
Nanik menilai langkah efisiensi anggaran justru menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” ujar Nanik.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
