Menurutnya, keberhasilan pengendalian penyakit menular tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta sistem mitigasi yang terstruktur dan berkelanjutan.
Perda tersebut juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengalokasian sumber daya, meningkatkan deteksi dini, mempercepat penanganan wabah, serta menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak penyakit menular.
"Melalui sosialisasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk mewujudkan Bekasi yang sehat, aman, dan tangguh menghadapi ancaman penyakit menular," ujar Hary dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Ia berharap implementasi Perda Nomor 19 Tahun 2024 dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi wabah maupun penyakit menular yang dapat mengancam kesehatan publik di Kota Bekasi.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
