Utang Indonesia Capai Rp7.733 Triliun, DPR: Pemerintah Bisa Bayar?

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Utang pemerintah tembus Rp7.733,99 triliun atau 39,57 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di 2022. Angka itu pun kerap masih dianggap aman pemerintah lantaran berada di bawah batas atas 60 persen dari PDB sebagaimana yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

Kendati demikian, hal itu menimbulkan keprihatinan Komisi XI DPR RI. Apakah pemerintah sanggup membayarnya?

Baca Juga

Siapa Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia? Salah Satunya Negara tetangga

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan seharusnya pemerintah jangan hanya memakai indikator UU saja saat menentukan batas aman utang pemerintah. Namun banyak faktor lain yang harus diperhatikan.

“Jadi, dengan proporsi utang yang terus meningkat ini kita sangat prihatin walaupun selalu yang disampaikan ini masih aman karena undang-undang (menyatakan) 60% dari APBN (PDB). Saya melihat bahwa jangan hanya itu yang jadi indikator, tapi bagaimana kemampuan negara membayar utangnya,” kata Anis itu saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (PPR), Kementerian Keuangan RI di Jakarta, seperti dilansir dari Okezone, Rabu (8/2/2023).

Kemudian, Anis memberikan gambaran dengan bertambahnya utang maka bakal diikuti dengan penambahan biaya utang. Hal itu, menurut dia, akan membebani APBN ke depan.

Baca Juga

Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Sisanya Tinggal Segini

“Karena kalau utang bertambah terus otomatis biaya utang kan bertambah setiap tahun, cicilannya bertambah, (utang) pokoknya nanti akan jadi beban APBN tersendiri. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita secara fakta di lapangan belum bisa dibilang aman-aman saja,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anis mengatakan dalam mengelola keuangan negara, juga perlu memperhatikan kondisi yang akan dihadapi generasi-generasi berikutnya. Anis berkomitmen akan terus menggaungkan hal tersebut supaya terus diingat oleh pemerintah.

Dia pun berharap jangan sampai generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Indonesia di masa mendatang sengsara lantaran generasi sebelumnya tak amanah di dalam mengelola keuangan negara.

“Indonesia itu bukan hanya punya kita yang ada di generasi sekarang. Tetapi juga untuk keberlangsungan generasi-generasi berikutnya bahwa kita hidup ini apalagi kita yang diberikan amanat untuk mengelola negara, tidak hanya memikirkan nasib kita-kita saja tapi memikirkan bagaimana generasi selanjutnya ya dengan utang yang terus meningkat di tujuh tahun terakhir ini,” ujar wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

"Karena itu, saya meminta Dirjen PPR, Suminto, untuk mempersiapkan skenario dan langkah-langkah preventif agar kondisi keuangan Indonesia bisa membaik," pungkasnya.

Editor : Eka Dian Syahputra