Jaga Desa Digeber di Jatim, Fondasi Pembangunan Zero Corruption Diperkuat

SURABAYA, iNews.id - Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai daerah di Jawa Timur menghadiri pengukuhan pengurus DPD ABPEDNAS Jawa Timur di Aula Graha Samudra Bumi Moro, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan ini dirangkai dengan sosialisasi program Jaga Desa yang digagas sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis pencegahan korupsi.

Baca Juga

Kabupaten Bekasi Jadi Proyek Percontohan Nasional Program Jaksa Mandiri Pangan

Acara tersebut dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. Indra Utama, Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat, serta jajaran pejabat Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Reda menegaskan bahwa program Jaga Desa merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan pengelolaan desa berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga

Istana Dukung Usut Kasus Riza Chalid, Kejagung Siap Terbitkan Red Notice

Menurut dia, Kejaksaan tidak hanya hadir dalam konteks penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui pendampingan dan pengawasan.

“Kejaksaan ingin menjadi mitra strategis bagi BPD dalam meminimalisasi potensi penyimpangan melalui edukasi dan penguatan manajemen pemerintahan desa,” kata Reda dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara Kejaksaan dan BPD diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan desa berbasis prinsip zero corruption, sehingga dana desa dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

Baca Juga

Kejagung Usulkan Kenaikan Anggaran, Ini Respons Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni

Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama menyebut pengukuhan pengurus Jawa Timur sebagai langkah konsolidasi organisasi dalam memperkuat fungsi pengawasan partisipatif di tingkat desa.

Ia menilai, peran BPD sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Indra, upaya tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis desa.

Baca Juga

Kejagung Ganti Kepala Kejaksaan Kabupaten Bekasi, Ini Sosok Jaksa Penggantinya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan bahwa pendekatan preventif Kejaksaan memberikan kepastian hukum bagi para anggota BPD dalam menjalankan tugas pengawasan.

Program Jaga Desa, kata dia, diharapkan menjadi instrumen perlindungan agar BPD dapat bekerja objektif dan konstruktif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengukuhan ditutup dengan komitmen bersama pengurus DPD ABPEDNAS Jawa Timur untuk segera mengimplementasikan program Jaga Desa. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Editor : Abdullah M Surjaya