Pengalaman dan Kinerja Puan Teruji, Kelemahannya Tak Genit Pencitraan

JAKARTA, iNews.id - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pancasila, Gede Moenanto Soekowati, menilai Puan Maharani layak menjadi Presiden RI 2024. 

Dia menilai pengalaman Ketua DPR itu sudah teruji. Namun, elektabilitas Puan saat ini masih relatif rendah karena tak genit melakukan pencitraan. 

Baca Juga

Pakar Hukum Universitas Pancasila Berikan Masukan untuk Menlu Pidato di Mahkamah Internasional

"pengalaman dan kinerja, Puan tentunya sudah teruji. Dia memenuhi kriteria seorang pemimpin," kata Gede, Senin (16/5/2022)

Gede mengatakan, Puan sudah memiliki pengalaman politik sejak usia  masih belia. Puan muda banyak mendampingi ibundanya Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kegiatan politik di era orde baru. 

Termasuk saat PDI terbelah dan Megawati dinobatkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. 

Baca Juga

Jamintel Kejagung Redha Mantovani Dilantik Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila

"Bisa dibilang, Puan sudah ditempa sejarah. Dia dari muda sudah diajak oleh ibundanya Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kegiatan politik," kata Gede. 

Ditempa berbagai peristiwa politik sejak muda terbukti membuat karir Puan moncer. Saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya pada 2009, Puan berhasil mendapatkan suara terbanyak. 

Puan yang saat itu maju melalui daerah pemilihan dapil Jawa Tengah 5 (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) memenangkan 242.504 suara, terbanyak kedua secara nasional.

Baca Juga

Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tawarkan Sejumlah Keunggulan 

"Itu tentunya hasil kerja keras beliau selama ini. Sejak awal, beliau memang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin," kata Gede. 

Karir moncer Puan pun terus berlanjut di DPR. Baru tiga tahun berada di Senayan, ia pun terpilih sebagai Ketua Fraksi PDI-P. 

Di bawah kepemimpinan Puan, Gede pun menilai PDI-P telah tumbuh sebagai oposisi yang mampu mengkritisi berbagai kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. 

Sikap PDI-P sebagai oposisi itu pun membuahkan hasil karena pada pemilu 2014, partai berlambang banteng itu keluar sebagai pemenang. 

"Artinya di bawah kepemimpinan Puan, fraksi PDI-P memang sejalan dengan masyarakat dalam mengkritik berbagai kebijakan SBY yang saat itu dianggap tidak tepat," kata Gede. 

Pada Pemilu 2014 itu, Puan kembali maju dalam pemilu legislatif dan lagi-lagi meraih suara terbanyak kedua secara nasional. Namun Puan memilih melepas kursinya di DPR karena ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Direktur Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) pun menilai Puan dapat berkinerja baik selama menjabat sebagai menteri. 

"Ini terbukti dengan dipertahankannya Puan sampai masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 2019. Padahal waktu itu banyak sekali menteri-menteri hebat yang kena reshuffle, termasuk yang berasal dari parpol pendukung," katanya. 

Setelah masa jabatan Jokowi-JK berakhir, Puan pun kembali terpilih sebagai caleg dengan suara terbanyak pada Pemilu 2019. Cucu dari proklamator Bung Karno itu kembali ke Senayan dan kali ini terpilih sebagai Ketua DPR. 

Tak hanya memimpin satu fraksi, namun kini Puan menjadi pemimpin bagi 575 anggota DPR.

"Memimpin DPR dengan 575 anggota itu tentu bukan lah hal yang mudah. Apalagi yang yang dipimpin itu elite-elite di republik ini dan berasal dari partai-partai yang berbeda. Tapi Puan mampu melakukan itu, terbukti sejak kepemimpinan Puan relatif tidak pernah ada masalah atau konflik di internal DPR," katanya. 

Dengan rekam jejak itu, maka Gede pun meyakini Puan bisa sukses mencalonkan diri dan terpilih sebagai Presiden RI pada 2024 mendatang.

Ia menilai satu-satunya tantangan Puan saat ini adalah meningkatkan elektabilitasnya yang masih rendah dibandingkan sejumlah calon lain. 

Gede pun menilai elektabilitas yang masih rendah itu diakibatkan karena Puan kurang genit melakukan pencitraan. 

Ini berbeda dengan kandidat capres lainnya yang kerap melakukan pencitraan dengan menunjukkan kesan merakyat di berbagai kesempatan.

"Mungkin memang sudah karakteristik Puan yang enggan berpura-pura untuk dekat dengan rakyat. Tapi dalam negara demokrasi dimana pemimpinnya dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya pencitraan ini juga penting. Ini yang masih harus ditingkatkan lagi oleh Puan dan timnya," kata Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta