Hasto: Pada Periode Kedua Jokowi, Indonesia Berubah Jadi Negara Otoriter yang Populis

Hasto kemudian mengaitkan pandangannya tersebut dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurutnya menjadi salah satu contoh perubahan watak kekuasaan.

Baca Juga

JK Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah, Sebut Publik Sudah Terpecah 2 Tahun

"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," katanya.

Supremasi Hukum Jadi Fondasi Negara

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa berbagai kasus yang disebutnya sebagai kriminalisasi politik telah memunculkan kritik terhadap lemahnya supremasi hukum di Indonesia.

Baca Juga

Lengkap Tanpa Sensor! Bonatua Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Menurutnya, tanpa sistem hukum yang kuat dan berkeadilan, pembangunan politik maupun ekonomi tidak akan berjalan secara optimal.

"Berbagai kasus kriminalisasi politik hukum telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama negara dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Baca Juga

Sidang CLS Ijazah Jokowi Berlangsung Panas, Adu Argumen Pecah di PN Solo

"Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," katanya.

Pernyataan Hasto tersebut disampaikan dalam momentum Hari Lahir Pancasila yang setiap tahun diperingati sebagai pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Editor: Wahab Firmansyah